TANGGAL 14 Oktober 2009, untuk pertama kalinya Kabupaten Tanah Tidung menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Inilah era baru bagi daerah hasil pemekaran Kabupaten Bulungan itu. Dengan terpilihnya bupati dan wakil bupati baru, rakyat yang jumlahnya hanya sekitar 20 ribu jiwa itu meletakkan harapan tercapainya kemakmuran.

Berturut-turut kemudian sejumlah daerah di Kalimantan Timur menyelenggarakan Pilkada. Dimulai dari Kutai Kartanegara yang rencananya menggelar pada 1 Mei 2010 dan kemudian disusul Kota Samarinda pada bulan September 2010. Kabupaten Bulungan, Bontang, Paser dan Berau juga menyusul kemudian. So, pada tahun 2011 ada Pilkada di Kutai Barat, Malinau dan Nunukan.

Praktis selama dua tahun ke depan sudah ada pemimpin baru. Persoalannya; apakah para calon pemimpin baru nanti sudah membawa konsep perubahan, sebab rakyat nampaknya sudah jenuh dengan kondisi politik yang tidak memberikan pengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup mereka.

Ya, harapan itu masih ada. Sejumlah nama yang muncul bakal menjadi kandidat memberikan harapan. Tinggal rakyat yang menentukan pilihan. Mau pilih yang gagah, tapi tidak punya isi silakan. Mau pilih birokrat yang bersih tak tersangkut korupsi silakan. Mau pilih pengusaha juga monggo.

Mau pilih kandidat yang bagi-bagi uang juga menjadi hak rakyat pemilih. Hanya memang patut diingatkan politik uang adalah tindakan para politisi busuk yang nantinya – jika menang – akan berusaha mencari pengembalian uangnya dari kekuasaan yang dimilikinya. Ia akan menjadi vampir penghisap APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) atau memainkan izin, yakni menerima suap dari para pengusaha yang mengurus izin.

Karena praktik-praktik penguasa bermental korup itu membuat negeri ini terpuruk. Pemimpin dan kelompoknya berjaya dengan kekuasaan dan kebijakannya, tetapi melakukan pembiaran terhadap rakyat miskin. Simak data-data angka kemiskinan di Kaltim yang tidak memberikan perbaikan signifikan sejak reformasi bergulir tahun 1998.

Laporan kubu pemerintah memang selalu memberikan angka perubahan penurunan terhadap angka kemiskinan. Misalnya dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim, dalam siaran persnya pernah merilis data kemiskinan bahwa hingga Maret 2009 di Kaltim adalah sebesar 239,22 ribu (7,73 persen). Angka itu lebih rendah dibandingkan dengan Maret 2008 lalu yang mencapai 286,44 ribu (9,51 persen). Artinya, menurut versi BPS, angka penduduk miskin di Kaltim selama setahun ini menurun sebesar 47,22 ribu.

Faktanya selalu ada perbedaan pendapat mengenai angka kemiskinan ini. Versi pemerintah yang cenderung diragukan, karena traumatis pada zaman Orde Baru di mana penyuguhan data hanya untuk menyenangkan hati pimpinan alias Asal Bapak Senang (ABS). Sementara versi Bank Dunia kategori miskin adalah mereka yang berpendapatan di bawah US$ 2/hari atau Rp 18.000,00/hari. Mengikuti versi Bank Dunia, maka diyakini semakin besar jumlah orang miskin di Kalimantan Timur.

Menuju Kaltim baru memang seolah muluk-muluk. Sebab faktanya perubahan tak dimulai dari hulunya, yakni Pemprov Kaltim. Padahal dari struktur pemerintahan provinsi inilah harapan perubahan itu sangat besar. Ibaratnya, benahi dulu kepalanya baru kemudian badan dan kakinya.

Pemprov Kaltim di bawah pemerintahan Awang Faroek Ishak ternyata tidak memberikan harapan akan perubahan yang signifikan. Bahkan menjelang setahun masa kepemimpinannya justru mulai kelihatan ketidakmampuan mengelola pemerintahan. APBD Kaltim tahun 2010 yang mestinya memiliki ’roh’ aspirasi rakyat ternyata disahkan tanpa adanya konsultasi publik. Bahkan program-program dalam APBD yang disahkan oleh anggota DPRD Kaltim menjelang berakhirnya masa jabatan, tak lebih hanya ”copy paste” alias menjiplak dokumen APBD tahun-tahun sebelumnya.

Memprihatinkan memang pemerintahan di Kaltim. Selalu tidak sesuai pernyataan dan komitmen para pemimpinnya dengan fakta-fakta lapangan. Masih seperti zaman Orde Baru yang mengedepankan kehendak kekuasaan, misalnya dalam hal rencana membangun Freeway di ruas jalan baru Balikpapan – Kutai Kartanegara – Samarinda.

Rakyat Kaltim tak patut putus asa, optimisme tetap harus dibangun. Dimulai dari Pilkada yang bakal digelar diseluruh daerah Kaltim. Ayo pilih pemimpin yang punya visi melayani rakyat. Bukan pemimpin yang kerjanya copy paste. **

(sumber : bongkar.co.id  )

Effendhi Djuprianto yang sebelumnya menjabat ketua DPRD Tarakan sementara akhirnya resmi ditetapkan menjadi ketua DPRD definitif periode 2009-2014. Penetapan unsur pimpinan dewan tersebut dalam sidang paripurna anggota dewan Kamis (17/09/09) siang.

Terpilihnya Effendhi Djuprianto jadi ketua dewan definitif karena partai Golkar mendapat jatah kursi terbanyak dibandingkan partai lainnya. Pada pileg lalu, Golkar berhasil meraih 4 kursi. Selain itu, penetapan unsur pimpinan dewan sesuai Undang-Undang No 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan anggota MPR, DPR dan DPRD. Sedangkan posisi wakil ketua ditempati Sabirin Sanyong dari partai Demokrat dan Yusuf Ramlan dari partai Patriot.

Rencananya, surat keputusan penetapan unsur pimpinan dewan akan segera disampaikan ke Gubernur guna mendapatkan pesetujuan. Jika sudah disetujui secepatnya akan dilaksanakan pelantikan unsur pimpinan DPRD Tarakan. (Sofyan Alimustofa) - TTV

Waktu memutar lagu-lagu lama tak sengaja saya dengar lagunya Chicago, “Hard To Say I’m Sorry”. Bukan masalah dengan lagunya, tapi liriknya. Saya mikir-mikir memang kita ini sulit sekali ya untuk bilang maaf.

Seringkali kita mendengar apalagi ketika lebaran kata permintaan maaf. Namun terkadang diembel-embeli kata-kata 
"jika ada salah" atau ”disengaja atau tidak disengaja” atau istilah-istilah yang masih bernada ”excuse”.

Artinya permintaan maaf ini seolah-olah masih belum menyentuh inti permasalahan yaitu kesalahan. Orang yang meminta maaf ini terkesan tidak perlu tahu, tidak perlu sadar dengan kesalahannya.

Kalau dalam terminologi taubat (permintaan maaf kepada Allah) ada 3 poin yang harus dilakukan dalam rangka taubat ini, yaitu menyadari/mengetahui bahwa kita bersalah, menarik diri dari perbuatan itu dan menyesalinya, serta menutupi kesalahan dengan berbuat kebaikan.

Nah, kalau kita minta maaf kepada sesama tanpa tahu kesalahan atau tidak mengulangi kesalahan itu maka nilai ”permintaan maaf” kita ini barangkali masih kurang cukup bermakna.

Kita masih menyisakan ego ketika bilang ”maaf jika ada salah”. Kita masih kurang tulus jika kita tidak selalu berusaha mencari kesalahan yang ”tidak disengaja”. Kita harusnya dengan sangat sadar dan dengan tulus berkata ”Ya, saya salah, saya minta maaf’

Maka dengan segala kesadaran kepada teman-teman yang mengenal saya secara langsung atau teman-teman group ini, saya yakin disela-sela interaksi kita ada yang berpotensi menyinggung perasaan, ada komentar yang saya jawab dengan agak emosional, ada banyak ucapan dan tindakan saya yang saya tahu kurang berkenan di hati dan potensial untuk disalahpahami.
Dan dengan segala ketulusan saya minta maaf untuk itu semua, semoga ke depan dapat memperbaiki diri dan berbuat lebih baik.

Terakhir saya kutip doa Husain R;
Ya Allah aku memohon ampun kepada-Mu, di hadapanku, ada orang yang dizalimi, aku tidak menolongnya

Jadikan itu semua taubat yang menarik kecintaan-Mu, wahai Zat Yang Mencintai orang-orang yang bertaubat.
Amin.